Pilkada 2015, Potensi Pelanggaran Semakin Canggih
Jakarta,
DKPP- Anggota sekaligus Juru Bicara DKPP Nur Hidayat Sardini mengungkapkan
kemungkinan akan adanya potensi pelanggaran yang semakin canggih pada Pilkada
serentak 2015. Hal tersebut Ia sampaikan di ruang kerjanya, kantor DKPP siang
tadi, Rabu (6/5).
“Asumsi
dasarnya, mereka para aktor atau peserta Pemilu kebanyakan ialah pemain lama,
Pilkada bukan hal yang baru bagi mereka, ini artinya terjadi pemahaman yang
lebih matang bagi mereka sehingga mereka tahu dimana titik-titik kelemahan
Penyelenggara Pemilu,” terang pria yang baru saja merilis buku “Mekanisme
Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu” itu.
Lebih lanjut,
Dosen pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro ini juga
mengungkapkan dengan pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki oleh aktor/
peserta Pemilu, para aktor tersebut tahu pada titik mana mereka harus
“bermain”. Apakah tetap menggunakan metode kuno yaitu dengan membagi-bagikan
uang kepada pemilih, ataukah dengan metode baru, misalnya dengan cara potong
kompas.
Adapun
simpul-simpul pelanggaran yang kemungkinan akan terjadi pada Pilkada 2015
nanti, pria yang kerap disapa NHS ini menerangkan secara garis besar
kemungkinan tidak terlalu berbeda dengan Pilkada- Pilkada sebelumnya (red :
Juni 2005-2013). Misalnya pada tahap Pendaftaran Bakal Calon (Balon),
seringkali KPU dihadapkan pada problem otoritas dan legalitas terkait dinamika
internal partai politik (kepengurusan ganda).
“Sepanjang
perkara Pilkada 2012-2013 yang pernah ditangani DKPP salah satu permasalahan
yang paling mengemuka adalah pencalonan, yang relevansinya pada keberpihakan,”
jelasnya.
Sedangkan
pada simpul Pemungutan dan Penghitungan suara NHS menjelaskan dalam tahapan
tersebut potensi pelanggaran yang paling rawan ialah adanya manipulasi suara
yang juga merupakan balutan dari keberpihakan.
Menghadapi
ancaman pelanggaran tersebut, tentu DKPP telah menyiapkan berbagai threatment
untuk meminimalisir pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu pada Pilkada
2015. Salah satunya melalui sosialisasi di beberapa titik.
“Selain itu,
DKPP juga melakukan pembinaan yang bersifat spesifik, kadang jajaran
penyelenggara Pemilu ada yang konsul ke DKPP, kami terima mereka,” tutup
NHS. (Susi Dian Rahayu)
Editor: Dio
(Sumber berita dari Web DKPP, BY: Lamus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar