Inilah 5 Provinsi yang Dinilai Paling Rawan dalam Pilkada
Rabu, 2 September 2015 13:43 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam Pilkada serentak 2015, di Jakarta, Selasa (1/9). Berdasarkan hasil indeks tersebut, lima provinsi menjadi provinsi paling rawan dalam pelaksanaan Pilkada 2015, yakni NTT, Kaltara, Maluku, Papua, dan Sumatera Utara.
Aspek yang digunakan dalam merumuskan IKP antara lain, aspek Profesionalitas Penyelenggara dengan bobot (30), Aspek Politik Uang (20), Aspek Akses Pengawasan (15), Aspek Partisipasi Masyarakat (20), dan Aspek Keamanan Daerah (15). Indeks untuk kategori sangat aman (0-1), kategori aman (1-2), kategori cukup rawan (2,1-3), kategori rawan (3,1-4), dan kategori sangat rawan (4,1-5).
Nusa Tenggara Timur (NTT)
Dengan indeks keseluruhan aspek sebesar 2,74, NTT dikategorikan memiliki tingkat kerawanan cukup rawan dalam Pilkada Serentak 2015. Dari aspek profesionalitas penyelenggara daerah ini mendapatkan nilai 3,02 (rawan), Aspek Politik Uang dinilai 2,61 (cukup rawan), aspek akses pengawasan dinilai 2,29 (cukup rawan), aspek partispasi masyarakat dinilai 3,00 (cukup rawan), dan kategori keamanan daerah dinilai 2,91 (cukup rawan). Pada Pilkada Serentak 2015 nanti, Kabupaten Sabu Raijua yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi di Provinsi NTT yakni dengan indeks 3,38 (rawan).
Kalimantan Utara (Kaltara)
Provinsi termuda di Indonesia ini memiliki indeks keseluruhan sebesar 2,74 atau dikategorikan cukup rawan. Dari aspek profesionalitas penyelenggara daerah ini mendapat indeks nilai 2,42 (cukup rawan). Dalam aspek politik uang Kaltara mendapat indeks yang aman yakni sebesar 1,38. Sedangkan dalam akses pengawasan provinsi ini mendapat indeks 3,00 (rawan). Untuk akses partisipasi masyarakat Kaltara mendapat indeks 2,75 (cukup rawan), dan untuk keamanan daerah mendapat indeks 2,45 (cukup rawan). Pada Pilkada Serentak 2015 nanti, Kabupaten indeks Tana Tidung memiliki tingkat kerawanan tertinggi di Provinsi NTT yakni dengan indeks 3,33
Maluku
Provinsi Maluku mendapat indeks sebesar 2,74 atau cukup rawan. Dari aspek profesionalitas penyelenggara provinsi ini dikategorikan rawan dengan indeks 3,25. Untuk aspek politik uang Maluku mendapat indeks 2,50 (cukup rawan). Apsek akses pengawasan Maluku mendapat indeks 2,79 (cukup rawan). Aspek partisipasi masyarakat mendapat indeks 3,5 (rawan), dan untuk aspek keamanan daerah mendapat indeks 1,0 (aman). Untuk Kabupaten/Kota yang memiliki IKP tertinggi adalah Kabupaten Seram Bagian Timur dengan nilai 2,83.
Papua
Provinsi paling timur Indonesia ini mendapat IKP dari keseluruhan sebesar 2,68 atau dalam kategori cukup rawan. Dari aspek profesionalitas penyelenggara, Papua mendapat indeks 2,57 (cukup rawan). Sedangkan untuk politik uang mendapat indeks 2,78 (cukup rawan). Dari aspek akses pengawasan, Papua mendapat indeks 2,98 (cukup rawan), aspek partisipasi masyarakat 2, 34 (cukup rawan), dan keamanan daerah mendapat indek 2,91 (cukup rawan). Supiori 3,23
Sumatera Utara
Sementara itu, dari bagian barat Indonesia, Provinsi Sumatera Utara memiliki IKP tertinggi yakni sebesar 2, 66 atau dikategorikan cukup rawan. Untuk aspek profesionalitas penyelenggara, Sumut mendapat indeks 2,81 (cukup rawan). Aspek politik uang dengan indeks 2,30 (cukup rawan), Aspek akses pengawasan dengan indeks 1,9 (aman), aspek partisipasi masyarakat dengan indeks 3,4 (rawan), dan aspek keamanan daerah dengan indeks 2,41 (cukup rawan). Sedangkan untuk Kabupaten yang paling rawan di Sumut berasal dari Pulau Nias, yakni Nias Barat 3,74 (rawan), Nias Utara 3,57 (rawan), Nias Selatan 3,4 (rawan).
Isu Nasional
Sementara itu, Masykurudin Hafidz, Kornas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), sebagai sebuah isu nasional. Menurutnya, Pilkada yang menjadi agenda Pemilu daerah merupakan isu daerah namun karena dilaksanakan secara serentak di 269 daerah maka Pilkada ini bukan lagi menjadi isu daerah melainkan isu nasional.
Namun, kata Masykurudin, adanya Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Selasa (1/9) di Hotel Santika Premiere Jakarta, mengembalikan isu Pilkada ini ke isu daerah. “Adanya IKP ini, Pilkada yang semula menjadi isu nasional kembali menjadi isu daerah. Daerah jadi lebih fokus dalam mengurus penyelenggaraan Pilkada,” ujar Masykurudin di sela Diskusi IKP.
Masykurudin juga menjelaskan, dalam Pilkada ini hubungan pemilih dengan calon kepala daerah berada di tengah-tengah. Berbeda halnya dengan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang hubungannya sangat dekat dan Pemilihan Presiden yang hub ungannya sangat jauh.
“Kalau Pilkada tidak dekat dan tidak jauh. Artinya sangat mudah untuk dimobilisasi karena bisa dijangkau. Hal ini tentunya perlu menjadi fokus pengawasan bagi Bawaslu karena mobilisasi massa dalam Pilkada ini paling rawan,” jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, Bawaslu juga perlu memaksimalkan rekrutmen pengawas Pemilu di tingkat desa maupun TPS. “Bawaslu harus memetakan daerah sesuai dengan tingkat kerawananannya, seperti yang rawan politik uang, mobilisasi, dan lain sebagainya. Sementara pengawas yang ada di tingkat desa dan TPS harus sesuai kapabilitasnya untuk mencegah tingkat kerawanan tersebut,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar