Pontianak, Bawaslu Kalbar - Sebagaimana yang di tegaskan dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 23 ayat (1), bahwa: Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, PPL dan Pengawas TPS. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak dan Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang, maka Bawaslu Provinisi Kalimantan Barat (Kalbar) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimteks) Pengawasan Bagi Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kabupaten Landak dan Kota Singkawang.
Bimteks tersebut menghadirkan Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Landak dan Kota Singkawang, Kepala Sekretariat (Kasek) dan Staf Potensial dari masing-masing Panwas serta Staf Bawaslu Provinsi dari Sub Bagian (Subbag) Umum dan Adminstrasi, Subbag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3) Subbag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar lembaga (H2AL). Bertempat di Hotel Kapuas Dharma jalan Imam Bonjol no. 89, Pontianak dimulai pada hari Senin tanggal 19 s/d 21 September 2016. Pembukaan Bimtek dihadiri Pimpinan Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Krisantus Heru Siswanto Kordiv. Hukum dan Penindakan Pelanggara (HPP) Mohamad, SH., dan Ketua panitia Kepala sub bagian (Kasubbag) Umum dan SDM Sopia ST, SE., beserta para Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.
Pimpinan Kordiv.Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Krisantus Heru Siswanto memberikan sambutannya sebelum membuka Bimtek mengatakan “Tanggung jawab pengawas pemilu itulah sangatlah besar. Apa itu tugas Komisioner, tugas Kepala Sekretariat dan Tugas para Staf secara rinci itu ada di Perbawaslu, Kepala Sekretariat dan Staf bukan hanya memfasilitasi kegiatan saja tapi ada hal teknis yang harus di komandani oleh kepala sekerariat, karena pengawas Pemilu bersifat Ad Hoc tentu data-data teknis baik itu hasil data pengawasan maupun data pengguna anggaraan harus disimpan di sekretariat, maka tidak heran masa jabatanya kepala sekretariat di tambah 2 (dua) bulan dari masa jabatan komisioner Panwas yang hanya 12 (dua belas) bulan. kenapa demikian,ada hal-hal yang harus disiapkan dan di pertanggungjawabkan oleh kepala sekretariat misalkan terkait dengan penggunaan anggaraan auditnya bisa setelah selesai masa jabatan pengawas pemilu/ setelah pengawas pemilu di daerah.
“Untuk itu, kenapa Kepala sekretaiat dan staf potensial Panwas Kabupaten Landak dan Kota Singkawang di undang dalam kegiatan bimtek ini, teman-teman harus bisa mesuporting karna ini adalah tim kerja ( team work) yang harus sama-sama memberikan kontribusi yang baik tentunya terhadap kinerja-kinerja pengawas pemilu bahkan bagaimana melakukan pengawasan secara optimal, bagaimana mengamankan file, dokumen/ arsip-arsip yang tertata dengan baik, halini yang berkaitan dengan tugas-tugas teknis” ungkap Krisantus Heru Siswanto
Kegiatan ini juga menghadirkan Narasumber Tim Asistensi Bawaslu RI Bidang Umum dan SDM Ahsan Jafar dan ketiga Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Kalimantan barat sebagai Fasilitator. Bimtek yang berlangsung selama 3 (tiga) hari ini menggunakan modul dari Bawaslu RI yang dibagi menjadi 12 modul. Modul tersebut memuat tutorial dan simulasi, peserta bimtek dibawah bimbingan dari Tim fasilitor dan narasumber. Selama pelaksanaan Bimtek peserta terpantau sangat antusias dan serius mengikuti setiap sesi materi, terbukti dari hasil pre-test sampai pada post-test di akhir sesi materi menunjukkan peningkatan penguasaan materi secara teoritis, begitupun saat mengsimulasikan contoh kasus dalam tutorial yang telah diberikan peserta dapat menjalankannya dengan baik.
Penulis : Ardy Sanjaya, S.IP
Editor : Musa. J, Tim Asistensi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar