Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nelson Simanjuntak mengatakan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang akan menggelar Pilkada Serentak 2015 harus disoroti lebih mendalam. Hal itu terkait adanya kenaikan cukup signifikan jumlah pemilih tetap di sejumlah daerah yang berpotensi dimanipulasi. Diketahui, kenaikan jumlah itu terjadi dalam kurun waktu sekitar tiga bulan sejak ditetapkannya Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) menjadi DPT. “Banyak ‘permainan’ dibawah,” kata Nelson dalam diskusi bertajuk Mengukur Akurasi Data Pemilih Pilkada di Media Center Bawaslu, Kamis (22/10). Di sisi lain, kata Nelson, peningkatan atau penurunan DPT dibanding DPT Pilpres maupun DPS Pilkada juga disebabkan oleh keengganan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) turun ke masyarakat untuk mendata penduduk yang telah memiliki hak pilih. “Pemutakhiran itu harus baik, tapi banyak yang mengecek dari kantor desa saja,” ujarnya. Adapun potensi kecurangan berpeluang muncul di daerah dengan calon petahana. Demikian data tersebut dirilis oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). “Karena normalnya naik atau turunnya DPT itu berkisar di angka 2 persen. Lebih dari itu, harus dicurigai dan patut menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu,” kata Koordinator Nasional JPPR Masykuruddin Hafidz. Penelusuran JPPR terhadap data KPU memperlihatkan, selisih naik paling besar di daerah dengan calon petahana yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Mandailing Natal sebesar 7 persen. Sementara di 10 daerah lainnya dengan petahana jumlah pemilih tetap mengalamai kenaikan di level 5 dan 6 persen. Indikator yang digunakan JPPR dalam hal ini mengacu pada DPT Pilpres Juli 2014 lalu. Salah satunya ialah Kabupaten Halmahera Selatan. Saat ini, DPT Pilkada Serentak daerah tersebut tercatat 174.086 pemilih. Sementara pada Pilpres 2014 lalu, pemilih tetap hanya 161.807 pemilih. “Kalau naiknya terlalu tinggi, ada permainan oleh penyelenggara pemilu atau pemerintah yang sedang maju. Akibatnya, akan ada pemilih fiktif, pemilih sudah meninggal, bawah umur dan digunakan untuk penambahan suara,” ujarnya.
Penulis : Kontributor Berita Bawaslu |HS
Editor : Falcao Silaban -
See more at: http://www.bawaslu.go.id/id/berita/nelson-dpt-harus-disoroti-secara-mendalam#sthash.fRW8A3BK.dpuf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar