BIMTEKS KERJA SAMA PENGAWASAN DALAM PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2015

Bawaslu Kalbar, Pontianak. Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Bimbingan Teknis (Bimteks) “Kerja Sama Pengawasan”. Bertempat di Aula Departemen Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Kalimantan Barat, Bimteks dilaksanakan tanggal 11 s/d 13 Mei 2015. Selain menghadirkan nara sumber dari 3 koordinator divisi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, juga dihadirkan narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta narasumber dari Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat.

Krisantus Heru Siswanto, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan materi “Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pengawasan Pemilihan Bupati Tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Barat”. Keterbatasan jumlah Pengawas mulai dari Pengawas ditingkat Kabupaten sampai pada Pengawas ditingkat Desa dan TPS menjadi salah satu indikator betapa pentingnya peran publik ikut serta berpartisipasi dalam pengawasan Pemilihan Bupati, ungkap komisioner yang akrab disapa dengan Krisantus. Sementara Ruhermansyah, SH., Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga Ketua Bawaslu Kalbar menyampaikan materi “Strategi Mewujudkan Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2015”. Ruhermansyah mengatakan bahwa bentuk Pengawasan Partisipatif dapat diwujudkan dengan membangun kerja sama dengan stake holder, simpul-simpul masyarakat baik tokoh masyarakat, tokoh adat serta tokoh agama. Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubungan Antara lembaga (H2AL), Mohamad, SH., menyampaikan materi “Penangan Pelanggaran Pemilihan Bupati Tahun 2015”. Identifikasi Potensi Kerawanan Pelanggaran Pemilu, Pemetaan kerawanan berdasarkan geografis dan tofografi, serta trend pelanggaran pemilu menjadi penekanan pada materi penanganan pelanggaran. Mohamad juga menyampaikan mekanisme pelaporan serta batasan waktu pelaporan dan lamanya proses penanganan pelanggaran sangat perlu difahami oleh publik, sehingga publik juga dapat memberi warning kepada pengawas pemilu terkait penanganan pelanggaran pemilu agar tidak kadaluarsa dari segi waktu.

Kegiatan bimteks kerjasama pengawasan juga menghadirkan narasumber dari Polda Kalbar dan Badan Kesbangpol. Bobianto, Kepala Biro Operasi (Kabiro Ops) Polda Kalbar menyampaikan materi “Kesiapan Pengamanan Pemilihan Bupati Tahun 2015”. Pria yang akrab disapa Bobi ini menekankan pada pemetaan potensi konflik, baik konflik akibat SARA, IPOLEKSOSBUD, dan Sumber Daya Alam (SDA). Bobi juga menekankan pada sasaran-saran pengamanan yang akan dilakukan oleh Polda Kalbar dalam mengamankan Pemilihan Bupati di 7 Kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Barat. Sementara Kepala Badan Kesbangpol menyampaikan materi “Komitmen Pemerintah Provinsi Mendorong Pemilihan Bupati yang Berintegritas dan Berkualitas”. Aliuk, S.Pd, M.Si., Kepala Badan kesbangpolProvinsi Kalimantan Barat menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung Pemilihan Bupati 2015 melalui beberapa hal sebagai berikut: Pemantaun, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Permendagri No. 61 Th. 2011). Fasilitasi Sosialisasi Pemilu/desiminasi pelaksanaan Pemilu; Rapat Koordinasi Pemantapan pemilu; Bimtek Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula; Pendidikan politik bagi kaum perempuan; Sosialisasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik; Fasilitasi administrasi izin/cuti bagi Kepala Daerah terkait pencalonan; Fasilitasi penyediaan Data Poteni Pemilih Pemilu (DP-4); Memberikan dukungan sarana dan prasarana jika diperlukan dan memfasilitasi proses distribusi logistik yang tepat waktu, ungkap Aliuk.  

Peserta kegiatan Bimteks ini terdiri dari 7 Panwaslih Kabupaten dari Divisi Pengawasan, Organisasi Kemasyarakatan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Daerah, serta wartawan dari media cetak dan media elektronik yang ada di Pontianak.

Penulis: Musa. J. Tim Asistensi Divisi Pengawasan Bawaslu Kalbar